Tiga Kapolda Masuk Radar Bursa Kapolri, Satu Nama Pernah Bertugas Di Kepri
angkaberita.id– Hitungan enam bulan ke depan, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memasuki pensiun. Sebanyak delapan jenderal dikabarkan masuk radar bursa Kapolri pengganti Idham, termasuk tiga Kapolda. Dari tiga Kapolda itu, seorang di antaranya pernah bertugas di Polda Kepri.
Meskipun berstatus jenderal bintang dua, jalan ketiganya diyakini terbuka lebar bersaing dengan lima jenderal bintang tiga sejawatnya. Sesuai ketentuan, sebelum menjabat Kapolri perwira tinggi bersangkutan harus menduduk pos jabatan bintang tiga. Peluang ketiganya menguat seiring segera pensiunnya dua jenderal bintang tiga di Mabes Polri.
Kepala BNN dan Sekretaris Utama Lemhanas, keduanya berpangkat bintang tiga, akan memasuki pensiun. Meskipun jabatan terakhir tidak selalu pengisinya dari kepolisian. Nah, peluang kian besar seiring disetujuinya pangkat jabatan Kepala Korps Brimob nantinya jenderal bintang tiga.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui usulan itu. “Jika menjelang 1 Juli ini posisi Kakorbrimob jadi bintang tiga, peluang jenderal bintang dua untuk masuk menjadi bintang tiga menjadi 3 posisi,” kata Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), seperti dilansir Katadata.
Tanggal 1 Juli merupakan hari jadi kepolisian, publik mengenalnya sebagai Hari Bhayangkara. Neta mengungkapkan, delapan jenderal masuk radar bursa Kapolri. “Kedelapan nama ini mulai dari lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 A hingga lulusan tahun 1991,” kata Neta. Lima berpangkat Komjen dan tiga Irjen.
Menurut Neta, delapan nama itu telah dibahas internal Korps Bhayangkara. Mereka antara lain Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono. Sebelumnya Gatot Kapolda Metro Jaya. Kabarhakam Komjen (Pol) Agus Andrianto sekaligus Kepala Satgas Operasi Aman Nussa II untuk Penanggulangan Covid-19.
Kemudian Kepala BNPT Komjen (Pol) Boy Rafli Amar. Selanjutnya Kabaintelkam Komjen (Pol) Rycko Amelza Dahniel dan Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Keduanya sama-sama pernah menjadi ajudan presiden, bedanya Rycko ajudan Presiden SBY dan Listyo ajudan Presiden Jokowi.
Sedangkan tiga jenderal bintang dua dalam bursa itu, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Nana Sudjana, Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Ahmad Lutfhi, dan Kapolda Jawa Timur Irjen (Pol) M Fadil Imran. Nama terakhir pernah bertugas di Polda Kepri menjabat Direktur Kriminal Umum pada tahun 2011.
Neta mengatakan, nama-nama itu bakal dimatangkan di Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri sebelum diserahkan Kapolri ke Presiden Jokowi. Setelah itu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. “Di sisi lain, Kompolnas juga memberikan nama-nama calon Kapolri sebagai usulan kepada Presiden,” kata Neta.
Jika analisis Neta menjadi kenyataan berarti dalam waktu dekat bakal terjadi mutasi di gerbong Mabes Polri seiring lowongnya tiga jabatan bintang tiga ke depan. Seperti periode-periode sebelumnya, pengisian jabatan Kapolri di tanah air selalu meninggalkan kisahnya masing-masing.
Bahkan, sebagian malah menjadi catatan sejarah di tanah air seperti penggantian Kapolri Jenderal S. Bimantoro di masa Presiden Gus Dur. Kemudian duduknya Jenderal Timur Pradopo menjadi Kapolri di masa Presiden SBY dan kontroversi sebelum terpilihnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Terlepas dari pasang surut itu, terdapat benang merah di dalam setiap proses bertensi tinggi pengisian jabatan Kapolri setidaknya dalam kurun dua dekade terakhir. Selain senioritas, biasanya merujuk hirarki tahun masuk di Akademi Kepolisian, juga pengalaman bertugas keteritorialan. Gampangnya pernah menjabat Kapolda.
Juga jalur kedekatan dengan Istana, semisal pernah menjadi ajudan. Seperti aturan tak tertulis, menjadi ajudan Presiden diyakini seperti memiliki setengah tiket menuju kursi Kapolri, selebihnya garis tangan. Jenderal Soetarman Kapolri di masa Presiden SBY menjadi bukti sahih. Soetarman sebelumnya ajudan Presiden Gus Dur dan Kapolda Kepri.
Jalur Kapolda Metro Jaya. Dengan status Polda A Plus, konon penunjukkan Kapolda Metro Jaya harus atas persetujuan Presiden, dan itu membedakan dengan penunjukkan Kapolda di daerah lain. Kapolri Tito Karnavian dan Kapolri Idham Azis menjadi catatan tak terbantahkan soal itu. Keduanya pernah menjabat Kapolda Metro Jaya.
Kalau di militer ada istilah kecabangan. Semisal infanteri, kavaleri, artileri dan sebagainya. Hampir sebagian besar petinggi di TNI, khususnya dari angkatan darat berasal dari kecabangan infanteri. Nah, di kepolisian kendati secara fungsional kepolisian mengenal tiga fungsi, yakni pemeliharaan keamanan, pengaturan lalu lintas dan penyidikan kriminal.
Namun, sangat jarang perwira tinggi kepolisian berlatar belakang di luar reserse sejak di lulus dari akademi kepolisian menduduki jabatan Kapolri. Tak heran, Kabareskrim kerap disebut-sebut sebagai orang ketiga di Mabes Polri. Kapolri sekarang sebelumnya Kabareskrim.
Nah, kali jika merujuk nama-nama dirilis IPW, hampir sebagian besar dari delapan nama itu memang berlatar belakang reserse. Namun bedanya, sejumlah nama berlatar belakang keahlian intelkam juga menguat. Semisal Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Tengah. Siapapun calonnya, keputusan akhir di tangan Presiden. (*)
