BUMDes di Kepri: Natuna Terbanyak, Konsentrasi Tiga Jenis Usaha (1)
angkaberita.id – Upaya intensif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kepri menunjukkan tren positif, terutama sejak empat tahun terakhir.
Hingga akhir tahun 2019, telah berdiri sebanyak 185 BUMDes di sekujur Kepri, tersebar di lima kabupaten lantaran Batam dan Tanjungpinang seluruhnya kelurahan. Di Kepri, total terdapat 275 desa. Artinya, ada 90 desa lainnya belum memiliki BUMDes.
Kendati demikian, belum seluruhnya berkembang sesuai harapan jika ukurannya kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa. Berdasarkan persentase, dari 185 BUMDes di Kepri, baru mendekati 10 persen saja telah memberikan kontribusi pendapatan ke desa.
“Belum 10 persen jumlahnya,” ungkap Sardison, Kepala Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil Kepri, pekan lalu. Namun menurutnya, berdasarkan tren perkembangan BUMDes menunjukkan peningkatan, terutama pengelolaan dan diversifikasi jenis usaha.
Jika sebelumnya berkonsentrasi pada tiga jenis usaha unggulan sesuai dengan potensi desa, kini sejumlah BUMDes mulai menjajaki bisnis usaha baru. “Ada juga BUMDes mulai layani usaha umrah,” ungkap Sardison.
Menurut Sardison, pihaknya selama pendampingan pengelolaan BUMDes di Kepri memang mengosentrasikan pengelolaannya pada tiga jenis bidang usaha saja. Menurutnya, itu sesuai dengan arahan Kementerian Desa pentingnya memperhatikan program unggulan desa dalam pengelolaan BUMDes.
Selain program unggulan desa, penentuan konsentrasi jenis usaha BUMDEs juga didasarkan pada kondisi alam desa bersangkutan. Semisal kaya dengan lanskap alam menarik, konsentrasi bidang usahanya ke pariwisata.
Pun, semisal desa berada di pesisir dan banyak nelayan, pengelolaan BUMDes diarahkan memberikan nilai tambah bagi mata pencarian nelayan, termasuk pemberian modal buat peralatan melaut, juga kebutuhan pokok sehari-hari.
Karenanya, tidak heran jika tiga bidang usaha konsentrasi BUMDes di Kepri, sejauh ini meliputi usaha simpan pinjam, perdagangan, dan pariwisata. “Jenis usaha lainnya juga digarap, seperti pengepulan hasil perikanan,” ungkap Sardison. Kemudian ada juga transportasi, dan sebagainya.
Kendati sebagian besar berkutat di tiga kluster usaha itu, namun tak sedikit BUMDes di Kepri menurutnya, mulai menjajaki bidang usaha lainnya, seperti konveksi dan sebagainya. Khusus pariwisata, Kabupaten Bintan merupakan cerita sukses pengelolaan dengan konsep desa wisatanya, seperti Desa Wisata Ekang dan sebagainya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Wan Rudi dalam suatu kesempatan sosialisasi di Desa Pengujan, mengungkapkan di Bintan setidaknya terdapat tujuh desa wisata. Selain Desa Ekang, juga ada Desa Busung, Desa Pengujan, Desa Kawal dan sebagainya.
Kabupaten Bintan, menurut Sardison, juga menjadi perintis pendirian BUMDes. Persisnya di tahun 2011, meskipun saat itu namanya belum BUMDes. Selain Bintan, Kabupaten Natuna di tahun-tahun itu, juga telah memiliki usaha serupa. “Jumlahnya tak banyak, berkisar 2-3 BUMDes,” ungkap Sardison.
Jumlah langsung melesat sejak 2015, setahun setelah bergulirnya UU Desa di tahun 2014. BUMDes menjadi instrumen penting di dalam perundangan itu, terutama dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa. Pemprov Kepri mengawalnya dengan menggarap serius pendirian BUMDEs, termasuk pendampingan pengelolaannya.
Hitungan empat tahun sejak 2015, jumlah BUMDes di Kepri langsung melesat. Per 2019, data terakhir Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil Kepri, terdapat 185 BUMDes. “Meskipun tidak semuanya semuanya aktif,” ungkap jebolan APDN Pekanbaru, sembari menyebut aspek legal pendirian BUMDes dan SDM menjadi tantangan terberat.
Sebab, sebelum mendirikan BUMDEs perlu dibuat dulu Peraturan Desa (Perdes) tentang pendiriannya. Selesai soal legal, muncul soal pengelolaan seperti terbatasnya tenaga pengelola, juga tidak diperbolehkannya penyertaan modal desa dalam BUMDes sebagai sumber pembayaran honor pengelola.
“Banyak pengelolaan akhirnya bersifat sukarela, warga desa sebagai relawan,” kata Sardison. Sehingga jalannya BUMDes akhirnya seperti sekadar ada saja. Belakangan menurutnya, sejumlah desa mulai mengelolanya secara profesional. “Seperti memanggil warga desa di perantauan, diminta pulang dan mengelola,” tuturnya.
Berdasarkan data, BUMDes terbanyak di Kepri berada di Kabupaten Natuna sebanyak 50 unit. Kemudian Lingga sebanyak 40 unit, Karimun dan Bintan menyusul di urutan berikutnya, masing-masing, sebanyak 35 dan 34 unit. Kabupaten Anambas mengunci daftarnya, dengan BUMDes sebanyak 26 unit.
Berdasarkan persentase, BUMDes di Bintan paling aktif. Dari 34 BUMDes, 28 unit di antaranya masih aktif. Secara keseluruhan, dari 185 BUMDes di Kepri, 108 unit di antaranya beroperasi. “Di Bintan, beberapa BUMDes-nya telah memberikan kontribusi pendapatan ke desanya,” pungkas Sardison. (*)