Tue. Apr 23rd, 2024

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Menkeu Sri Blak-blakan: 70 Persen APBD Habis Buat Belanja PNS, Terdongkrak Perjalanan Dinas

2 min read

menteri keuangan sri mulyani menugaskan sekjen dan irjen kemenkeu mengubah kebiasan makan siang pns di lingkungannya/foto via http://infobanknews.com

Menkeu Sri Blak-blakan: 70 Persen APBD Habis Buat Belanja PNS, Terdongkrak Perjalanan Dinas

angkaberita.id – Heboh gaji PNS di Pemprov DKI Jakarta baru diangkat Rp 20 juta menjadi pergunjingan, meskipun sejatinya kompensasi sebesar itu wajar bagi PNS dengan risiko dan tekanan kerja tinggi serta diperlukan keahlian teknis tinggi.

Lain cerita kalau PNS bersangkutan tak masuk dalam klasifikasi itu. Namun persoalan penggajian PNS di sejumlah pemerintah daerah memang sejak lama menjadi perhatian pemerintah, khususnya Menteri Keuangan.

Apalagi penggajian PNS, untuk sebagian, justru membebani kemampuan daerah bersangkutan. Seperti ditulis detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengungkapkan keresahanya soal belanja pemerintah daerah melalui APBD.

Pemicunya, berdasarkan pengakuan Menteri Sri sekitar 70 persen APBD justru habis buat keperluan PNS Pemda bersangkutan, baru sisanya buat kepentingan warga.

“Jadi APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang pemda. Makanya sisa-sisa itu sisa-sisa untuk rakyat, itu kan salah,” ujar Menteri Sri di depan para kepala daerah di Kantor Ditjen Pajak di Jakarta, Kamis (15/11/2019).

Menteri Sri menjelaskan, dari persentase sebesar itu sebanyak 13,4 persen APBD habis buat perjalanan dinas PNS di Pemda bersangkitan. Kemudian 17,5 persen digunakan belanja jasa kantor.

Praktis, hanya buat menambal dua urusan itu sudah menyedot 30,9 persen duit APBD. Kalau ditambah dengan belanja pegawai, kata Menteri Sri porsinya biasanya menghabiskan 30 persen APBD, praktis 70 persen duit APBD habis buat urusan PNS Pemda saja.

Karena itu, pemerintah berencana mengatur ulang soal perjalanan dinas terkait sosialisasi. Tujuannya, selain tidak memangsa APBD pos perjalanan dinas, juga pejabat di daerah tak perlu wara-wiri menghadiri banyak sosialisasi di kementerian berbeda-beda.

Kalau perlu perjalan dinas buat sosialisasi cukup sekali dalam setahun. Menteri Sri juga mengkritik pengelolaan APBD di daerah cenderung kurang fokus. Padahal Presiden Jokowi ingin Pemda fokus. “Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus, program dan kegiatan itu bermacam-macam, padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja,” sentilnya. (*)

Bagikan