DPRD Tanjungpinang 2019-2024: Panggung Politik Alumni Dua Sekolah Bumi Gurindam?
angkaberita.id – Sebanyak 30 anggota DPRD Tanjungpinang periode 2019-2024 telah dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (2/9/2019) di Gedung DPRD, Senggarang. Nasib kehidupan warga Bumi Gurindam lima tahun ke depan, sebagian berada di tangan mereka.
Siapa saja mereka dan bagaimana sepak terjangnya? Sebelum melenggang ke Senggarang, mereka merupakan calon legislator terpilih hasil pemilu serentak 17 April 2019 berdasar pleno penetapan KPU Tanjungpinang pada 10 Agustus silam.
Mereka berasal dari tiga daerah pemilihan, terinci Tanjungpinang Barat-Kota sebanyak 10 orang, Bukit Bestari 8 orang dan Tanjungpinang Timur sebanyak 12 orang. Berdasarkan parpol, mereka berasal dari 10 partai politik peraih kursi pada pemilu legislatif kemarin.
Berdasarkan jenis kelamin, 11 orang di antaranya perempuan. Jumlah ini meningkat hampir 40 persen dibanding anggota DPRD Tanjungpinang periode sebelumnya, sebanyak 8 orang. Dari 11 perempuan itu, 6 orang di antaranya berstatus petahana.
Partai PDIP merupakan pengirim wajah baru anggota DPRD Tanjungpinang terbanyak, yakni dua orang, masing-masing dari dapil Tanjungpinang Barat-Kota dan Tanjungpinang Timur, masing-masing seorang. Tiga lainnya dibagi merata tiga parpol, yakni PKB seorang dan berasal dari dapil Tanjungpinang Timur.
Kemudian seorang dari Nasdem terpilih dari dapil Bukit Bestari. Terakhir, seorang dari Demokrat dari Tanjungpinang Timur. Praktis, dapil Tanjungpinang Timur menjadi lumbung wajah baru perempuan anggota DPRD Tanjungpinang dilantik kemarin.
Wajah baru juga mendominasi DPRD Tanjungpinang kemarin dilantik. Dari 30 anggota, 17 di antaranya berstatus wajah baru. Nasdem dan PDIP terbanyak mengirimkan wajah baru ke Senggarang, masing-masing 4 dan 3. Gerindra, Demokrat, PKB dan Golkar menyusul kemudian, masing-masing, dengan 2 wajah baru.
Dua partai, yakni Golkar dan PKS masih didominasi petahana, bahkan PKS ketiganya berstatus petahana. Benteng petahana ialah dapil Tanjungpinang Barat-Kota.
Berdasarkan profesi, 14 di antaranya berstatus anggota DPRD, 13 di antaranya anggota DPRD Tanjungpinang petahana dan seorang anggota DPRD Kepri. Selanjutnya swasta, sebanyak 10 dengan perincian tiga di antaranya berstatus karyawan swasta, wiraswasta dan kontraktor.
Urutan terbanyak nya ialah ibu rumah tangga sebanyak 3 orang. Selebihnya, tiga lainnya, berprofesi dosen, mahasiswa dan pensiunan PNS. Khusus tiga ibu rumah tangga, ketiganya merupakan wajah baru. Masing seorang dari Demokrat, Nasdem dan Demokrat.
Berdasarkan usia, sebagian besar anggota DPRD Tanjungpinang sekarang berada di usia produktif, yakni rentang 20-49 sebanyak 23 orang, 10 orang sekaligus terbanyak di antaranya di rentang usia 30-39 tahun.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, dengan pembatasan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, termasuk di dalamnya SMA dan SMK, alumni sekolah di Tanjungpinang paling dominan.
Dari 30 anggota DPRD, 19 di antaranya menamatkan SLTA di Tanjungpinang, 11 selebihnya dari luar Tanjungpinang. Hanya seorang berasal dari sekolah di Kabupaten Bintan, selebihnya tersebar di Jawa dan Sumatera Daratan, seperti Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi.
Dari 19 alumni SLTA di Tanjungpinang, 10 orang merupakan alumni SMA dan 9 selebihnya SMK. Khusus SMA, berdasarkan data KPU Tanjungpinang, sebagian besar alumni SMAN 1 Tanjungpinang sebanyak 6 orang, SMAN 2 sebanyak 3 orang dan SMAN 4 Tanjungpinang seorang anggota.
Sedangkan SMK, termasuk di dalamnya STM dan SMEA di masanya, dengan perincian 4 orang berpendidikan STM dan 5 SMEA. Kendati tak menjadi patokan, latar belakang pendidikan menurut Robby Patria, Analis Politik Tanjungpinang, memberikan gambaran tantangan tugas ke-DPRD-an ke depan, seperti pengawasan, legislasi dan penganggaran (budgeting).
Sebagai mitra pemerintah, terutama dalam legislasi dan budgeting, tidak cukup dengan mengandalkan latar belakang pendidikan saja, kendatipun sebagian besar anggota DPRD Tanjungpinang sekarang berpendidikan strata satu dan strata dua, namun juga pengalaman di luar pendidikan seperti keorganisasian, kemasyarakatan dan sebagainya.
“Untuk menghadapi eksekutif yang sudah kenyang pengalaman birokrasi, Dewan harus lebih tinggi ilmunya, apalagi mereka bagian dari pengawasan. Dengan demikian fungsi kontrol dapat maksimal,” kata Patria.
Kabar baiknya, masih terdapat anggota DPRD petahana, bahkan veteran anggota DPRD empat periode. Kolaborasi dan sinergi wajah baru dan petahana sebagai satu entitas, yakni DPRD Tanjungpinang, menjadi bekal menghadapi tantangan lima tahun ke depan.
Pada akhirnya, menurut Patria, sesama legislator penting bekerjasama bertukar pikiran, perspektif dan pengalaman, sehingga DPRD Tanjungpinang tak menjadi panggung manuver antar parpol, apalagi panggung politik antar alumni dua sekolah di Bumi Gurindam, yakni SMA dan SMK.
(*)