Penulisan Nama PM Jepang Keliru, Ternyata Praktik Ini Hampir 150 Tahun Lamanya
angkaberita.id – Seloroh pujangga Inggris, William Shakespeare soal apalah arti semua nama tidak berlaku di Jepang. Di sini nama bukan sekadar identitas, namun melekat juga harga diri keluarga.
Nah, di Negeri Matahari Terbit ini, nama depan ialah nama keluarga, baru kemudian nama pemberian orangtua. Pola serupa juga digunakan di China dan Korea. Namun ternyata pakem ini tidak tidak selalu diterapkan, terutama penulisan dalam bahasa Inggris.
Bahkan, kekeliruan itu merujuk laporan CNN, Selasa (21/5/2019) seperti dilansir laman kompas.com, Rabu (22/5/2019) telah berlangsung selama hampir 1,5 abad.
Pendeknya, nama-nama orang Jepang telah ditulis sebaliknya dalam bahasa Inggris. Seperti diketahui, di barat mencantumkan nama keluarga pada bagian terakhir nama.
Praktik semacam itu pada akhirnya diadopsi selama era Meiji sebagai bagian globalisasi Jepang dan sekarang telah menjadi standar. Meski demikian, masih ada pengecualian dan banyak nama sejarah masih ditulis dengan nama keluar terlebih dulu.
Nah, memasuki era baru Reiwa, mumpun masih kaisar baru, pemerintah Jepang ingin menuntaskan persoalan nama ini selamanya. Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono mengatakan, pemerintah berharap ke depan nama Perdana Menteri cukup ditulis Abe Shinzo.
Ini seperti layaknya media berbahasa Inggris dalam penulisan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. “Saya berencana untuk mengeluarkan permintaan ke media intenasional,” katanya.
Dia merujuk pada laporan Dewan Bahasa di Jepang sekitar 20 tahun silam. Intinya mendesak penerapan formal format Jepang dalam bahasa Inggris. Laporan CNN juga soal penyebutan nama, termasuk di kalangan dalam negeri Jepang.
Pada Era Reiwa sekarang, pemerintah berharap ada kesediaan lebih besar berubah. Japan Today memberitakan, Menteri Pendidikan Jepang Masahiko Shibayama meminta badan pemerintah menggunakan nama keluarga lebih dulu.
Hanya saja, keinginan ini masih menimbulkan kekhawatiran soal perubahan dramatis ini. “Ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, termasuk konvensi,” kata Kepala Jubir Pemerintah Jepang, Yoshihide Suga. (*)